(FOTO) KUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI "BERTABUR BINTANG"

Tol Laut di Makassar Beroperasi Awal 2016, Dananya Rp 1,5 T

Makassar, Tribun - Jalur tol laut wilayah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dipastikan beroperasi efektif maksimal pada triwulan 1 tahun 2016. Jalur ini meliputi Makassar-Kendari-Bitung-Sorong-Jayapura.
PT Pelindo IV menggelontorkan dana Rp 1,5 triliun dari anggaran internal untuk proyek yang dicanangkan presiden tersebut. Dana itu digunakan untuk merevitalisasi semua pelabuhan besar di wilayah Timur seperti Makassar New Port (MNP), Kendari New Port, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Sorong, dan Jayapura.
Anggaran tahun 2014 ini akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan alat, perluasa dermaga, pengerukan dermaga, hingga perluasa lapangan kontainer.

Dikutip tadi Tribunnews, Senin (30/3/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sepakat menjalin kerjasama bidang ekonimo, perdagangan, infrastruktur, maritim, ketahanan pangan, serta konektivitas. Total potensi investasi yang ditawarkan Pemerintah Belanda mencapai 15 miliar Dolar Amerika.

Salah satu sektor yang disodorkan yakni pembangunan pelabuhan di Indonesia.
Kerja sama itu ditawarkan Jokowi ke Pemerintah Belanda saat pertemuan Boao Forum, di Sanya Hainan, Tiongkok, beberapa waktu lalu.

Direktur Keungan PT Pelindo IV Budi Revianto menjelaskan dari total enam rute nasional, Pelindo IV kebagian tiga rute yakni pelabuhan Makassar-Bitung-dan Sorong.
Pelindo secara teknis sudah menyelesaikan proyek tersebut hinggga 40 persen. "Pihak kami dalam masa pemenuhan standar kedalaman dermaga dan kelengkapan alat," kata Budi. SUMBER

Pemerintah Pusat Diminta Bangun Tol Laut Sampai Papua

Jayapura, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menginginkan agar rute tol laut bisa sampai ke Papua agar membantu proses pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa`ad di Jayapura, Sabtu (28/3), mengatakan, Pemprov telah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang rute tol laut hingga ke wilayah Papua.

"Kami usulkan supaya mempermudah, mempercepat, mengurangi tingkat kemahalan di pegunungan, baiknya tol laut sampai Papua juga," ujarnya.

Bila tidak ada perubahan, kata Musa'ad, maka rute tol laut hanya akan sampai di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, dan hal itu dianggapnya tidak akan cukup untuk menurunkan harga barang di Papua, khususnya di wilayah pegunungan.

"kalau cuma sampai Sorong, Papua Barat, itu belum menyelesaikan masalah," ujarnya.

Dia mengaku, Pemprov telah menawarkan dua alternatif pelabuhan jika pemerintah pusat setuju memperpanjang rute tol laut hingga ke Papua.

"Kita menunggu pertimbangannya. Bila disetujui, tol laut akan ditempatkan antara di Biak atau di Mimika," ucapnya.

Mengenai standar pelabuhan yang bisa dijadikan tol laut, Musa`ad berujar, pelabuhan yang ada di Kabupaten Mimika telah memenuhi syarat hanya perlu dilakukan sedikit pembaharuan.

"Pelabuhan Pomako, Mimika, sudah cukup tinggal dipoles sedikit bisa jadi pelabuhan yang strategis," ucapnya.

Posisi Kabupaten Mimika dianggap Musa`ad sangat strategis untuk menjadi tempat transit barang untuk beberapa Kabupaten di pegunungan.

"Kalau dari Mimika kan bisa naik ke Paniai, selain akan ada jalur kereta disitu sudah ada jalan ke Deiyai, Dogiyai, Nabire, lalu bisa ke Puncak, Intan Jaya, jadi itu memperpendek arus barang," tuturnya.

Diyakini Musa`ad, pemerintah pusat akan mengabulkan hal tersebut guna membantu mempercepat proses pembangunan di Papua.

"Kalau dari opini dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan berbagai pihak pusat, sepertinya ada respon positif atas permintaan tersebut, tapi nanti pada saat Musrembangnas akan jelas, dan di Mursrembangprov juga akan kami pertegas," ucapnya.

(ruli) SUMBER

(FOTO) KUNJUNGAN WORLD BANK

(FOTO) KUNJUNGAN DIREKTUR SDM & UMUM

(FOTO) KUNJUNGAN MENTERI PERHUBUNGAN

Pengembangan Pelabuhan Sorong terganjal infrastruktur

Merdeka.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman berencana mengembangkan Pelabuhan Sorong untuk jadi kawasan industri di wilayah timur Indonesia. Pengembangan ini sejalan dengan program pengembangan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah terus berusaha mengundang investor untuk mengembangkan pelabuhan tersebut.

"Pengembangan Pelabuhan Sorong sudah dimulai. Keputusan Sorong menjadi kawasan khusus sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015," ujarnya di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut dia, untuk menjadikan kawasan industri Sorong sebagai tujuan investasi harus disiapkan infrastrukturnya mulai dari pembangkit listrik, galangan kapal, pabrik semen, pelabuhan penumpang, terminal peti kemas hingga infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan itu.

Dengan pengembangan infrastruktur tersebut maka semua sektor terkait pengembangan Tol Laut dapat berfungsi sesuai dengan industrinya.

"Studi kelaikan pengembangan Sorong sudah rampung, tinggal dipaparkan di depan para pemodal asing maupun dalam negeri," jelas dia.

Lebih lanjut, sesuai target pengembangan Tol Laut, pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 28 pelabuhan hingga 2018, sebanyak lima diantaranya pelabuhan laut dalam meliputi Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong.

"Empat pelabuhan besar seperti Kuala Tanjung, Tanjung Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, sudah siap dikembangkan," ungkapnya.

[bim] SUMBER